MPN. Program Strategis Nasional (PSN) kembali menjadi medan tarik-menarik kepentingan. Di tengah gelombang penolakan dari sejumlah kelompok, dukungan sekaligus kritik konstruktif muncul dari berbagai pihak.
Iwan Hendrawan menegaskan bahwa secara prinsip ia mendukung PSN sebagai instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengingatkan bahwa orientasi pembangunan tidak boleh semata-mata berfokus pada pertumbuhan, melainkan juga harus menjamin pemerataan.
“PSN penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan sampai mengabaikan aspek pemerataan. Implementasinya harus sesuai amanat UUD 1945 secara substansial, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Menurutnya, kegagalan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan justru berpotensi menjauhkan cita-cita demokrasi ekonomi yang selama ini digaungkan.
“Demokrasi ekonomi harus nyata, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Terkait penolakan terhadap PSN yang digagas oleh kelompok Kompi, Iwan menilai langkah tersebut terlalu dini dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Penolakan itu prematur. Kita belum melihat bagaimana kinerja pemerintah dijalankan. Menilai sebelum berjalan itu apriori,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik dan penolakan memiliki koridor yang jelas. Menurutnya, upaya menjegal kebijakan sebelum melalui tahapan evaluasi yang semestinya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang inkonstitusional.
“Pertanggungjawaban pemerintah itu ada mekanismenya. Minimal satu tahun baru bisa dievaluasi secara objektif. Kalau langsung dijegal, itu bukan kritik, tapi apriori dan bisa inkonstitusional,” jelasnya.
Lebih jauh, Iwan menegaskan bahwa jika pemerintah terbukti gagal, maka koreksi harus dilakukan melalui jalur konstitusional seperti interpelasi di parlemen, bukan melalui tekanan di luar sistem.
“Kalau ada kegagalan, gunakan mekanisme interpelasi. Bukan ekstraparlementer, kecuali dalam situasi revolusioner, dan perlu dicatat; bahwa bupati bukan lembaga agregasi kepentingan , melainkan lembaga eksekusi oleh karena aksi tuntutan apapun yg benar dalam sistem demokrasi adalah di alamatkan kepada institusi legislatif, Selain itu PSN juga bukan merupakan inisiatif bupati tetapi program yang sudah disepakati rakyat secara nasional. pungkas bang Iwan.
Saat di konfirmasi via whatsapp belum ada tanggapan, Sampai berita ini diterbitkan masih berupaya konfirmasi ke pihak kompi.
(Amex
