INDRAMAYU, MPN.co.id – Dinamika internal dikabarkan tengah mengemuka di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Indramayu. Kepemimpinan DPD PAN periode 2022–2025 menjadi sorotan sejumlah pengurus yang menilai tata kelola organisasi belum berjalan optimal, khususnya dalam hal koordinasi dan administrasi internal.
Sejumlah kader internal mulai menyampaikan keluhan terkait pola komunikasi organisasi yang dinilai kurang terbuka. Bahkan, muncul anggapan adanya pengambilan kebijakan yang disebut-sebut berjalan tanpa konsolidasi menyeluruh dengan jajaran pengurus.
Salah seorang narasumber internal partai yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Ia menyebut sebagian pengurus merasa kurang dilibatkan dalam aktivitas organisasi partai.
“Kami merasa seperti tidak dilibatkan secara maksimal. Beberapa agenda dan informasi kepengurusan tidak selalu tersampaikan secara resmi,” ungkapnya kepada MPN.co.id.
Menurutnya, lemahnya komunikasi internal berpotensi memengaruhi soliditas organisasi apabila tidak segera dibenahi.
Hal senada juga disampaikan salah satu pengurus berinisial NBA. Namun, ia menilai persoalan yang terjadi lebih disebabkan belum tertibnya administrasi organisasi.
“Mungkin bukan soal tertutup, tetapi lebih kepada administrasi dan komunikasi yang belum berjalan maksimal. Kadang penyampaian informasi masih dilakukan secara lisan,” ujarnya.
Pola komunikasi informal tersebut dinilai sejumlah kader kurang ideal bagi organisasi politik yang dituntut memiliki tata kelola profesional dan akuntabel.
Menanggapi berbagai sorotan yang berkembang, Ketua DPD PAN Indramayu periode 2022–2025 memberikan klarifikasi. Terkait keluhan mengenai surat undangan maupun koordinasi kegiatan, ia menyebut teknis pelaksanaan kegiatan bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi ketua.
“Terkait surat undangan, bukan saya panitianya,” katanya saat dikonfirmasi.
Ia juga menjelaskan kondisi partai saat ini terkendala keterbatasan anggaran, menyusul PAN Indramayu belum memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Indramayu.
“Karena PAN di Indramayu belum memiliki kursi parlemen, maka belum mendapatkan bantuan keuangan partai politik dari APBD,” jelasnya.
Sementara mengenai laporan keuangan partai pada Pemilu 2024, Ketua DPD PAN Indramayu memastikan laporan tersebut telah disampaikan kepada KPU Indramayu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Laporannya sudah kami sampaikan ke KPU,” ujarnya.
Namun saat ditanya apakah seluruh jajaran pengurus mengetahui detail laporan tersebut, ia mengaku tidak mengetahui secara menyeluruh karena penyusunan administrasi dilakukan oleh pihak sekretariat.
“Kurang tahu detailnya, karena yang menyusun dari sekretariat,” tambahnya.
Pernyataan itu pun memunculkan perhatian dari sejumlah kader internal terkait pentingnya penguatan koordinasi dan keterbukaan organisasi ke depan.
Sejumlah pengurus berharap DPD PAN Indramayu segera melakukan pembenahan internal guna menjaga soliditas partai menjelang dinamika politik mendatang. Pasalnya, komunikasi dan konsolidasi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan kader serta keberlangsungan organisasi politik di daerah.
(Slamet
