SENGKETA TANAH BALONGAN: SIMPANG SIUR ANTAR 3 DESA, KEDUA PIHAK LAPOR KE POLRES & PN INDRAMAYU

Hukum55 Views
Read Time:1 Minute, 29 Second

MPN. INDRAMAYU — Persoalan batas wilayah dan kepemilikan tanah seluas ±9.630 m² di Desa Sukarja, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, kini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Tanah tersebut diklaim oleh ahli waris Yuni Candra Nurjanah yang menyatakan telah dijual beli secara sah kepada Abdul Rokhim melalui Akta Jual Beli (AJB) sejak 2 Oktober 2025.

Ahli waris melampirkan sejumlah dokumen sebagai dasar kepemilikan:

– Egendom Verponding No. 2249
– Surat Penetapan PN Jakarta Selatan No. 339/PDT/P/1991/PN
– SK Menteri Muda Agraria No. SK.218/Ka
– SKPT No. 4/X/1970
– Penetapan Fatwa Waris No. 02/BA-P3HP/2004/PA.Cjr
– Salinan Penetapan No. 0233/Pdt.P/2018/PA.Cjr
– Akta Jual Beli No. 1572/2025
Kebingungan Batas Wilayah

Secara sejarah, tanah tersebut dulunya masuk wilayah Desa Suka Urip, namun setelah pemekaran kini masuk administrasi Desa Sukarja. Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Sukarja Yanto menyatakan tidak memegang data terkait dan merujuk ke Desa Suka Urip. Sementara itu, Kades Suka Urip Casmuri mengaku tidak menerima berkas apa pun saat pemekaran wilayah, dan tidak mengetahui apakah dokumen tersimpan di Desa Rawadalem atau di Pemda. Sekretaris Desa Rawadalem juga menyatakan tidak mengetahui secara pasti sejarah tanah tersebut.

Terjadi Kericuhan di Lokasi

Pada Minggu, 15 November 2026, terjadi kericuhan di lokasi tanah saat sekelompok warga termasuk anggota LPMD Desa Suka Urip menghentikan aktivitas pengurukan tanah yang dilakukan Abdul Rokhim. Pihak desa belum memberikan penjelasan lebih lanjut atas tindakan tersebut.

Kedua Pihak Sepakat Lapor ke Polres & PN Indramayu

Setelah simpang siur informasi dari ketiga pemerintah desa, ahli waris Yuni Candra Nurjanah dan pembeli Abdul Rokhim sepakat menempuh jalur hukum. Kedua pihak akan melaporkan sekaligus mengajukan gugatan pidana maupun perdata ke Polres Indramayu dan Pengadilan Negeri Indramayu, untuk mendapatkan kejelasan hukum serta menuntut tanggung jawab atas kerugian akibat ketidakjelasan administrasi antar-pemerintah desa.

(Warsana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *