MPN. Polemik pembatasan akses wartawan pada kegiatan pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten, Jumat malam 13 November 2026, terus menimbulkan gelombang reaksi di kalangan insan pers. Sejumlah wartawan dilaporkan tidak diizinkan atau dibatasi untuk meliput acara resmi tersebut. Sikap ini dinilai sebagai bentuk keangkuhan pejabat publik yang seharusnya membuka ruang transparansi.
Merahputihlawyers secara tegas mengecam tindakan tersebut. Mereka menilai pembatasan sepihak terhadap kerja jurnalistik di acara pemerintahan sebagai pelanggaran terhadap semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kegiatan pelantikan pejabat di pendopo kabupaten merupakan acara publik yang semestinya dapat diliput secara terbuka, kecuali ada alasan keamanan atau teknis yang jelas dan proporsional.
Bukan pertama kalinya hubungan Bupati Lucky Hakim dengan Insan Pers Indramayu mengalami ketegangan. Sebelumnya, pernyataan kontroversial pada 2024 yang dinilai merendahkan media lokal sempat memicu aksi boikot dan unjuk rasa. Kemudian pada 2025, upaya pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu juga memunculkan kritik keras karena dianggap tidak menghargai sejarah dan peran pers di daerah.
Pola berulang ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah pemerintah daerah benar-benar memahami pentingnya kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi? Pembatasan akses wartawan tanpa alasan yang transparan berpotensi menciptakan citra kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.
Dalam situasi seperti ini, upaya hukum menjadi langkah yang sah dan perlu dipertimbangkan. Organisasi wartawan dan individu yang terdampak dapat:
Melaporkan kejadian tersebut ke Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa kebebasan pers.
Mengajukan keberatan administratif atau gugatan ke PTUN jika terdapat keputusan atau tindakan pejabat yang merugikan hak memperoleh informasi.
Melaporkan ke aparat penegak hukum apabila terdapat unsur intimidasi atau penghalangan tugas jurnalistik secara nyata.
Kebebasan pers bukan anugerah dari penguasa, melainkan hak yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Ketika akses informasi dibatasi tanpa dasar yang kuat, yang dirugikan bukan hanya wartawan, tetapi juga publik yang berhak mengetahui jalannya pemerintahan.
Merahputih lawyers menyerukan kepada seluruh insan pers Indramayu dan Jawa Barat untuk bersolidaritas. Dokumentasikan setiap bentuk pembatasan, kumpulkan bukti, dan tempuh jalur hukum yang tersedia. Jangan biarkan keangkuhan pejabat menjadi preseden buruk yang mengikis ruang kebebasan berekspresi di tingkat daerah.
” Transparansi dan akuntabilitas bukan ancaman bagi pemimpin yang percaya diri Justru sebaliknya, pemimpin yang terbuka terhadap liputan media adalah pemimpin yang menghormati rakyatnya. Tegas buldani.
