MPN. INDRAMAYU — Uang negara hampir Rp1,8 miliar untuk revitalisasi SDN 5 Dadap, Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.776.799.795 diduga kuat dikuasai pihak tertentu.
Hasilnya: pengerjaan asal-asalan, material jauh di bawah spesifikasi RAB, limbah bangunan lama menguap tanpa jejak, dan yang paling mencolok — tim pelaksana serta penanggung jawab proyek seolah “menguap” saat dimintai keterangan.
Sementara itu, kepala sekolah justru berada di posisi rawan dijadikan kambing hitam.
Bukti di Lapangan Tak Bisa Dibantah
Pemantauan langsung di lokasi menunjukkan sejumlah kejanggalan mencolok:
Pengerjaan sejak tahap penggalian, struktur, hingga pemasangan sudah menyimpang dari spesifikasi.
Bahan material dinilai murahan dan tidak sesuai jenis serta kualitas yang tercantum dalam RAB.
Sisa bangunan lama yang dibongkar hilang tanpa laporan dan tanpa kejelasan pembuangan.
Tim pelaksana dan panitia tidak pernah bisa ditemui di lokasi, bahkan di jam kerja. Konfirmasi lewat telepon maupun pencarian ke kediaman juga mentok.
“Uang hampir Rp1,8 miliar itu bukan sedikit. Kalau pengerjaannya seadanya begini, siapa yang diuntungkan? Tim pelaksana pun tidak bisa ditemui. Kenapa Kepala Sekolah yang harus jadi sasaran kalau ada masalah? Padahal yang pegang jalannya proyek bukan mereka,” kata salah satu warga yang memantau dari dekat.
Jangan Biarkan Kepsek Jadi Tumbal
Pola yang kerap terjadi di banyak proyek pendidikan berulang: ketika ada masalah, kepala sekolah yang paling mudah diseret. Padahal kendali proyek, pengadaan material, hingga pengawasan lapangan berada di tangan pihak lain. Jika dibiarkan, ini bukan hanya soal satu sekolah di Indramayu — ini soal bagaimana uang rakyat untuk pendidikan anak-anak bisa “digarong” di depan mata.
Tuntutan Publik yang Harus Segera Ditindaklanjuti Inspeksi mendadak Dinas Pendidikan, BPK, dan Inspektorat Kabupaten Indramayu ke lokasi SDN 5 Dadap.
Pemeriksaan rinci kesesuaian material, volume, dan RAB.
Klarifikasi total ke mana limbah bangunan lama dibawa dan siapa yang mengatur seluruh proses.
Panggil dan periksa pihak pelaksana yang selama ini menghilang.
Jangan jadikan Kepala Sekolah sebagai kambing hitam. Ungkap siapa yang sebenarnya menguasai proyek ini.
Tim Media MPN Merah Putih Nusantara menegaskan tidak akan tinggal diam. “Jika ini benar ada permainan, kami akan terus sorot sampai pihak yang sebenarnya bertanggung jawab diseret ke jalur hukum.”
Uang rakyat untuk sekolah anak-anak Indramayu tidak boleh dikorbankan. Publik menunggu jawaban, bukan alasan. (War
