MPN. Mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan di Indonesia kerap dipuji sebagai sistem yang komprehensif. Namun bagi banyak pekerja, hukum tidak selalu hadir sebagai solusi yang cepat dan efektif, melainkan sebagai proses panjang yang melelahkan.
Merah Putih Lawyers memandang bahwa kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sejatinya telah memberikan jalur yang jelas: dimulai dari perundingan bipartit, berlanjut ke mediasi atau konsiliasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Akan tetapi, persoalan mendasar justru terletak pada pelaksanaannya.
Dalam praktik, perundingan bipartit seringkali tidak berlangsung dalam posisi yang setara. Pekerja, terutama yang tidak tergabung dalam serikat, menghadapi keterbatasan akses informasi dan tekanan relasi kerja yang membuat proses negosiasi berjalan tidak seimbang. Akibatnya, tahapan awal yang seharusnya menjadi ruang penyelesaian justru berubah menjadi formalitas administratif.
Tahap mediasi pun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan keadilan. Anjuran mediator yang tidak mengikat membuat banyak sengketa berujung di pengadilan. Di titik ini, pekerja kembali dihadapkan pada proses hukum yang memerlukan waktu, biaya, dan pemahaman prosedural yang tidak sederhana.
Pengadilan Hubungan Industrial menjadi harapan terakhir, namun tidak tanpa persoalan. Kompleksitas pembuktian, lamanya proses persidangan, hingga tantangan dalam pelaksanaan putusan menjadi realitas yang sering ditemui. Bahkan ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi tidak selalu berjalan efektif.
Merah Putih Lawyers menilai bahwa reformasi tidak cukup dilakukan pada tingkat regulasi semata. Diperlukan penguatan pada aspek implementasi,
termasuk peningkatan kapasitas mediator, penyederhanaan proses beracara, serta perluasan akses bantuan hukum bagi pekerja.
Lebih dari itu, negara perlu memastikan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan yang dapat diakses secara adil oleh seluruh pekerja.
Tanpa langkah konkret tersebut, penyelesaian perselisihan perburuhan akan terus berada dalam paradoks: antara kepastian hukum di atas kertas dan ketidakpastian keadilan di lapangan.
Lawfirma merahputih lawyers
