mpn.co.id Indramayu, — Gelombang penolakan terhadap praktik korupsi di tingkat desa kembali menggema dari Kabupaten Indramayu. Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Peduli Desa Sumbermulya secara terbuka menyuarakan sikap tegas menolak dan melawan segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui Deklarasi Damai yang digelar di aula Kantor Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Minggu (1/2/2026).
Deklarasi tersebut dibacakan di hadapan masyarakat dan perangkat desa sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus peringatan moral agar tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Suasana deklarasi berlangsung tertib, damai, dan penuh semangat kebersamaan.
Dalam pembacaan deklarasi, pemuda dan masyarakat menyampaikan 10 poin sikap tegas, di antaranya menolak praktik suap, gratifikasi, pemerasan, dan pungutan liar dalam kehidupan masyarakat maupun di lingkungan Pemerintah Desa Sumbermulya. Mereka juga secara lantang menolak kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fiktif serta menuntut penyusunan APBDes dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.
Tak hanya itu, deklarasi juga menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur desa dalam menjalankan tugas sesuai aturan dan jam kerja pemerintahan, menjaga aset negara dan desa agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, serta mewajibkan publikasi laporan penggunaan anggaran sebelum dan sesudah kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan dilaksanakan.
Poin penting lainnya adalah tuntutan restrukturisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dikelola secara profesional, terbuka, dan tertib administrasi. Massa deklarasi juga mendorong langkah-langkah konkret pencegahan korupsi serta mendukung penuh penindakan terhadap setiap praktik KKN yang terjadi di lingkungan Desa Sumbermulya.
Deklarasi tersebut dibacakan oleh Sekretaris Persatuan Pemuda Peduli Desa Sumbermulya, Daspan, dan diikuti secara serempak oleh seluruh peserta aksi. Kegiatan ini turut disaksikan oleh unsur Pemerintah Desa Sumbermulya yang diwakili oleh Lurah Subandi, sebagai simbol keterbukaan dan dialog antara masyarakat dan pemerintah desa.
Ketua Koordinator aksi, Ibnu Eko Kosasih, menegaskan bahwa deklarasi damai ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah desa, melainkan upaya kolektif untuk menjadi penyeimbang kekuasaan agar roda pemerintahan berjalan di jalur yang benar.
“Melalui forum Persatuan Pemuda Peduli Desa Sumbermulya, kami mendorong pencegahan dan penindakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gerakan ini diharapkan menjadi kontrol sosial sekaligus mitra kritis pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kuwu Desa Sumbermulya, Taryono SE, menanggapi deklarasi tersebut dengan menyatakan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi di tingkat desa.
“Menyuarakan aspirasi adalah hak semua warga. Namun, saya berharap tidak ada kepentingan politik yang menunggangi atau memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Desa Sumbermulya,” kata Taryono.
Ia juga menambahkan bahwa setelah resmi dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati, dirinya akan melanjutkan program pembangunan desa yang sempat tertunda, sesuai dengan janji politik yang disampaikan kepada masyarakat pada masa pencalonan Kuwu lalu. Pembangunan tersebut, menurutnya, akan tetap mengedepankan musyawarah desa dan keterbukaan informasi publik.
Aksi deklarasi damai tersebut berlangsung aman dan kondusif dengan pengawalan dari unsur Koramil serta anggota Polsek Haurgeulis, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara tertib tanpa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penulis
(Jo Sutrisno
Deklarasi Damai Pemuda Sumbermulya: Lawan Korupsi, Dorong Pemerintahan Desa Bersih dan Transparan
Read Time:2 Minute, 30 Second
