“Rp198 JUTA UANG RAKYAT! MATERIAL JEMBATAN KARANGAMPEL KIDUL 2 DIDUGA TAK SESUAI SPESIFIKASI, SIAPA YANG MENGAWASI?”

mpnTERKINI110 Views
Read Time:1 Minute, 26 Second

MPN. INDRAMAYU — Proyek Rehabilitasi Jembatan Desa Karangampel Kidul 2, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, menjadi perhatian publik. Proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026 itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp198.014.000 dan dikerjakan oleh PT. Mahakarya Wira Jaya.

Berdasarkan penelusuran tim MPN di lokasi, terdapat sejumlah kondisi material yang dinilai patut dipertanyakan. Salah satunya adalah material pasir yang terlihat bercampur dengan batu dan material lainnya.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian material yang digunakan dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak pekerjaan.
Meski demikian, temuan visual di lapangan belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau kerugian negara. Kepastian mengenai kualitas dan kesesuaian material harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang, termasuk pengujian apabila diperlukan.

Yang menjadi sorotan adalah bagaimana pengawasan terhadap proyek tersebut dilakukan sejak material datang hingga proses pekerjaan berlangsung.

Dengan nilai kontrak hampir ratusan juta, masyarakat tentu berharap rehabilitasi jembatan tidak sekadar selesai secara fisik, tetapi benar-benar memenuhi standar mutu, aman digunakan, dan memiliki umur konstruksi sebagaimana yang dipersyaratkan.


Karena itu, Inspektorat Kabupaten Indramayu dan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu didorong turun melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian material, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, progres fisik, serta kesesuaian realisasi pekerjaan dengan dokumen kontrak.

Apabila seluruh pekerjaan terbukti sesuai spesifikasi, maka hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keresahan masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan volume, material tidak sesuai spesifikasi, atau penyimpangan lainnya, masyarakat tentu berharap ada tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Uang APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

MPN Merah Putih Nusantara akan terus memantau pelaksanaan proyek tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab terbuka bagi pihak pelaksana maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan kepada publik. (Warsana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *