mpn.co.id INDRAMAYU – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, SE., M.M., melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi terkait pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Diah Fitri Maryani menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam menjalankan tugas kelembagaan, yakni fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran (budgeting), serta fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, fungsi pengawasan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah juga menjelaskan bahwa ruang lingkup kemitraan komisinya mencakup sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan instansi terkait lainnya.
”Sebagai mitra Komisi V, kami membawahi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan lainnya,” ungkap Diah.
Dalam sesi dialog, perwakilan masyarakat menyampaikan pertanyaan mengenai akses pelayanan kesehatan. Aspirasi tersebut menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pertemuan, mengingat kemudahan memperoleh layanan kesehatan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat.
Dialog berlangsung dengan melibatkan warga yang hadir untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan harapan kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Desa Mekarjati, tokoh masyarakat, warga setempat, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Haurgeulis, Nani Dewi Yanti, beserta kader dan jajaran pengurus ranting.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dan perhatian dalam pelaksanaan program pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar kebijakan dan program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan publik.
Penulis: Jojo Sutrisno
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2026, Diah Fitri Maryani Serap Aspirasi Warga Mekarjati
Read Time:1 Minute, 32 Second
