mpn.co.id INDRAMAYU, – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dinilai tidak cukup hanya dilakukan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Persoalan pelayanan publik dan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat justru banyak bermula dari tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, SE., MM, saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2026 di Desa Karangtumaritis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Senin (14/9/2026).
Diah menilai desa memiliki posisi strategis dalam melihat secara langsung bagaimana kebijakan pemerintah diterapkan dan dirasakan masyarakat. Karena itu, informasi serta berbagai persoalan yang muncul dari tingkat desa menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD.
“Informasi dari tingkat desa sangat penting untuk melihat kondisi pemerintahan secara utuh. Apa yang terjadi di lapangan harus menjadi perhatian agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,” ujar Diah.
Menurutnya, setiap persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat perlu dipetakan secara jelas. Hal itu terutama berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah desa, kabupaten, hingga pemerintah provinsi.
Dengan pemetaan tersebut, kata Diah, setiap persoalan dapat diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan sehingga penyelesaiannya tidak berhenti sebatas penyampaian aspirasi.
Kegiatan di Desa Karangtumaritis itu juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Warga diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kesehatan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Diah menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Masukan dari lapangan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam mengawal kebijakan pemerintah.
“Pengawasan bukan hanya melihat dari sisi administrasi, tetapi juga bagaimana kebijakan dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia berharap komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus dibangun. Dengan demikian, berbagai persoalan di tingkat desa dapat lebih cepat teridentifikasi dan memiliki jalur penyelesaian yang jelas.
Penulis
(Jojo Sutrisno)
