mpn.co.id, Bekasi — Kekecewaan warga Kabupaten Bekasi terhadap Perumda Tirta Bhagasasi kini memuncak. Ribuan pelanggan mengeluhkan buruknya pelayanan air bersih, dan puluhan aduan resmi masuk ke berbagai kanal pengaduan. Sorotan tajam kini tertuju kepada Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Reza Lutfi Hasan, yang dinilai gagal total menjalankan fungsi pelayanan dasar.
Di Cikarang Utara, praktik janggal ditemukan dalam pencatatan meter air pelanggan. Alih-alih mencatat angka konsumsi air secara akurat, petugas lapangan hanya memotret rumah pelanggan tanpa membaca meteran secara langsung. Hasilnya? Tagihan melonjak tanpa kejelasan. Warga menyebut ini bukan sekadar keteledoran, tapi kelalaian sistemik yang merugikan pelanggan.
“Petugas cuma ambil foto, nggak pernah lihat meteran. Tiba-tiba tagihan naik, padahal kami hemat air,” ujar warga Perumahan Taman Cikarang Indah yang enggan disebutkan namanya.
Tak berhenti di situ, gangguan distribusi air bersih pun menjadi rutinitas yang menyiksa. Air mati tanpa pemberitahuan, tekanan rendah, hingga keluhan yang tak kunjung ditindaklanjuti. Masyarakat makin geram. Bagi mereka, PDAM Tirta Bhagasasi bukan lagi penyedia layanan, tapi sumber frustrasi.
Alih-alih menjadi urat nadi kehidupan, PDAM kini jadi potret kegagalan manajemen daerah.
Menanggapi kegagalan ini, LSM Triga Nusantara Indonesia angkat suara. Melalui Ketua Umum H. Rahmat Gunasin (akrab disapa H. Boksu), LSM tersebut secara tegas meminta Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang untuk segera mencopot Reza Lutfi Hasan dari jabatannya.
“Air adalah hak dasar rakyat. Kalau hak ini dikelola secara amburadul, maka kepala daerah wajib bertindak cepat. Jangan lindungi manajemen yang tak becus!” tegas H. Boksu, Jumat (16/5/2025)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh kepada kepala daerah untuk mengevaluasi dan mengganti pimpinan BUMD yang gagal menjalankan tugas. Kini, bola panas ada di tangan Bupati Bekasi.
Jika pembiaran terus terjadi, bukan hanya pelanggan yang menjadi korban, tapi juga citra dan wibawa pemerintah daerah.
Masyarakat Bekasi kini menanti langkah tegas dari pemimpinnya. Seruan “Ganti Dirut PDAM!” menggema dari berbagai penjuru. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan layanan publik.
Karena air bukan barang mewah, melainkan hak hidup rakyat. Dan ketika hak itu diinjak-injak, maka tak ada pilihan lain: pemimpin harus bertindak.
Pewarta
(Jojo Sutrisno)
