MPN. JAKARTA — Koordinator Forum Peduli Indramayu (FPI), Masdi, bersama lima organisasi masyarakat dan LSM mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026. Kedatangan ini secara resmi mendesak KPK segera menindaklanjuti dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Masdi menegaskan pihaknya meminta KPK segera memproses dugaan ijon proyek tersebut dan memanggil semua pihak yang terlibat — termasuk Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Nama Lucky disebut-sebut menerima uang ijon proyek dalam laporan aduan masyarakat yang dilayangkan ke lembaga antirasuah.
TIGA TUNTUTAN UTAMA FPI:
1. Mendesak KPK RI secepatnya menindaklanjuti pelaporan ijon proyek yang melibatkan sejumlah pihak di Indramayu
2. Meminta KPK segera memeriksa orang-orang yang berkaitan dengan transaksi ijon proyek tersebut
3. Menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pihak yang terlibat
🔍 KRONOLOGI BONGKARNYA IJON PROYEK
Sebelumnya, seorang pengusaha asal Cirebon berinisial HK telah menyerahkan pengaduan praktik ijon proyek tahun 2025 ke KPK pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam pengaduannya, HK menyeret nama pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH dan pengusaha asal Cirebon berinisial RS.
Dari pengakuan pelapor, alur transaksi haram bermula dari pertemuan di salah satu hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pada 10 Desember 2024, pengusaha RS menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan janji mendapatkan proyek konstruksi dari APBD Indramayu Tahun Anggaran 2025.
Praktik serupa juga melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH, yang dikirimkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar dan tambahan Rp2,5 miliar lagi, serta pengusaha lain yang diseret dalam kasus ini. Total terdapat 10 pengusaha atau kontraktor korban ijon proyek yang telah melaporkan kasus ini ke KPK.
Masdi mengingatkan warga Indramayu agar tidak terbuai pencitraan. “Transaksi ijon proyek sangat merugikan rakyat. Tegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik yang semakin menguat. Masyarakat berharap KPK segera menindaklanjuti seluruh rangkaian dugaan korupsi ini secara transparan dan tuntas.
(Bpa war)
