MPN. Kepala BKAD Indramayu Sebut Media “Opini”, Tapi Menghindar Saat Dikonfirmasi
Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali menjadi sorotan publik setelah sikap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Ali Siswoyo, dinilai menunjukkan standar ganda terhadap fungsi kontrol sosial media.
Ironi mencuat ketika dalam jawaban tertulis kepada Merah Putih Lawyers tertanggal 23 April 2026, pihak BKAD menyinggung bahwa pemberitaan media online kerap terkesan hanya berupa opini. Namun saat awak media berupaya melakukan verifikasi dan konfirmasi guna menjaga akurasi informasi, respons yang muncul justru dinilai tidak mencerminkan keterbukaan seorang pejabat publik.
Berdasarkan bukti percakapan yang diterima redaksi, seorang jurnalis telah berusaha meminta klarifikasi terkait dugaan persoalan pengadaan sewa kendaraan selama tiga hari berturut-turut. Alih-alih memberikan jawaban substantif, yang muncul justru alasan-alasan normatif tanpa penjelasan yang menyentuh substansi persoalan.
Ketika dipertanyakan mengenai sikapnya yang dianggap menghindar, Ali Siswoyo menjawab, “Saya tidak pernah menghindar pak… saya ada terus di Indramayu.”
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Sebab, keberadaan fisik seorang pejabat di wilayah kerjanya tidak otomatis mencerminkan keterbukaan informasi kepada publik. Dalam konteks pelayanan publik, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pejabat “ada” di daerah, melainkan hadir secara fungsional untuk memberikan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sikap BKAD semakin disorot setelah muncul dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap media dan lembaga tertentu. Dalam percakapan tersebut, Ali mengaku menerima kunjungan media dan LSM lain di kantornya untuk berdiskusi. Namun di sisi lain, upaya konfirmasi dari jurnalis lain justru tidak memperoleh respons yang setara.
Kondisi ini memicu pertanyaan publik:
Apakah BKAD Indramayu hanya terbuka terhadap pihak-pihak tertentu yang dianggap aman?
Mengapa pada isu sensitif seperti pengadaan sewa kendaraan, pejabat terkait terkesan sulit memberikan klarifikasi?
Permintaan maaf yang disampaikan Ali Siswoyo di akhir percakapan dinilai belum menjawab substansi persoalan. Sebab, yang dibutuhkan publik bukan sekadar ucapan maaf, melainkan keterbukaan data dan penjelasan atas penggunaan anggaran negara.
Jika pejabat daerah menilai pemberitaan media sering kali hanya berupa opini, maka langkah paling tepat untuk membantahnya adalah membuka ruang konfirmasi dan transparansi informasi, bukan justru menghindar atau terkesan memilih pihak tertentu untuk dilayani.
Sikap tertutup terhadap konfirmasi publik justru berpotensi memperbesar spekulasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan dan aset daerah. ( Red
