mpn.co.id Indramayu, – Proses seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Tirta Darma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu menuai sorotan keras dari DPRD. Rapat audiensi Komisi III DPRD Indramayu yang menghadirkan Panitia Seleksi (Pansel) dan Tim Uji Kompetensi dan Kelayakan (UKK) berlangsung panas dan berujung perdebatan terbuka hingga rabu dini hari (28/1/2026)
Rapat maraton yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Indramayu, Kiki Arindi, S.T., itu diwarnai protes keras sejumlah anggota dewan yang mempertanyakan legalitas, mekanisme, hingga profesionalisme tim yang terlibat dalam proses seleksi Dewan Pengawas Perumdam TDA.
Ketegangan semakin memuncak setelah beredarnya potongan video rapat yang diduga bocor ke publik. Dalam video tersebut, sorotan tajam diarahkan kepada anggota Tim UKK yang juga Staf Khusus Bupati Indramayu, Salman, serta Ketua Panitia Seleksi Dewan Pengawas, Ir. Aep Surahman.
Anggota Komisi III DPRD Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, S.I.Pol., menjadi salah satu legislator yang paling vokal dalam rapat tersebut. Ia secara terbuka mempertanyakan dasar hukum dan kapasitas Salman sebagai bagian dari Tim UKK.
“Tim UKK itu unsur perangkat daerah, independen, atau perguruan tinggi. Saudara Salman ini masuk kategori yang mana?” tegas Anggi di hadapan forum rapat.
Menurut Anggi, jika Salman tidak memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai unsur independen dan bukan berasal dari perguruan tinggi, maka keikutsertaannya dinilai bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut kredibilitas dan integritas proses seleksi jabatan strategis di badan usaha milik daerah.
“Perumdam itu bukan tong sampah. Tidak bisa semua orang masuk tanpa dasar yang jelas. BUMD ini mau dibawa ke mana?” kritik Anggi dengan nada keras.
Tak berhenti di situ, Anggi juga menyasar Ketua Panitia Seleksi, Ir. Aep Surahman, yang dinilainya telah keliru sejak awal dalam menyusun dan menetapkan komposisi Tim UKK maupun Dewan Pengawas.
“Kalau tidak punya SK independen dan bukan akademisi, jelas tidak berhak masuk Tim UKK. Ini kesalahan prosedur sejak awal,” ujarnya.
Suasana rapat semakin memanas ketika Anggi menyinggung soal legitimasi publik. Ia membandingkan posisinya sebagai wakil rakyat dengan Salman yang dinilai tidak memiliki mandat langsung dari masyarakat.
“Saya dipilih oleh rakyat Indramayu. Saudara Salman tidak,” sindirnya.
Sementara itu, Salman sempat menyampaikan keberatan atas sikap Anggi yang dinilainya tidak beretika. Namun pernyataan tersebut justru memicu respons balik dari Anggi.
“Ini saya, ini gaya saya. Saya punya adab dan etika,” jawabnya singkat namun tegas.
Hingga rapat berakhir, Komisi III DPRD Indramayu menegaskan akan mendalami lebih lanjut dugaan pelanggaran prosedur dalam seleksi Dewan Pengawas Perumdam Tirta Darma Ayu. DPRD juga membuka peluang untuk merekomendasikan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan pengulangan proses seleksi jika
ditemukan pelanggaran regulasi.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola BUMD dan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengisian jabatan strategis. sumber beredar video viral
(Jo Sutrisno
