Mpn.INDRAMAYU – Mencuat kejanggalan serius terkait pelaksanaan proyek rehabilitasi di UPTD SD Negeri 4 Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Pekerjaan telah berjalan kurang lebih satu bulan, namun hingga kini belum terpasang papan informasi proyek yang wajib ada di lokasi. Akibatnya, masyarakat tidak bisa mengetahui rincian anggaran, sumber dana, jadwal pelaksanaan, hingga identitas pelaksana pekerjaan.
Saat tim awak media mengonfirmasi langsung ke lokasi, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 4 Pringgacala, Bapak Sudirman, berbicara tegas bahwa anggaran proyek ini merupakan aspirasi dan dukungan dari Bapak H. Wakidi.
Ketika ditanyakan mengapa papan informasi anggaran belum terpasang padahal pekerjaan sudah berlangsung lama, Bapak Sudirman belum memberikan penjelasan rinci dan menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait.
Padahal, pemasangan papan informasi adalah kewajiban mutlak sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang rakyat.
Terkait hal ini, Ketua Umum LSM Elang Nusantara, Burhan angkat bicara dengan nada sangat pedas dan tegas:
“Ini bukan sekadar lupa pasang papan, tapi sengaja menyembunyikan data! Proyek sudah jalan sebulan tapi rakyat tidak tahu berapa nilainya, siapa yang kerjakan, dan dari mana uangnya. Ini persis seperti ‘proyek siluman’ yang ingin lewat begitu saja tanpa diawasi! Uang sekolah itu uang rakyat, masa dikerjakan gelap-gelapan? Kalau jujur dan benar, kenapa takut dipasang papan? Jangan sampai gedung sekolah diperbaiki tapi amanah dan aturan justru dirusak! Kami minta Dinas Pendidikan segera bongkar semua kejanggalan ini, jangan main mata!” tegas Burhan.
Warga sekitar dan orang tua siswa pun menyayangkan kondisi ini. Mereka berharap pembangunan sekolah berjalan sesuai standar demi kenyamanan belajar anak-anak, namun ketidakjelasan informasi memicu keraguan mendalam di masyarakat.
Mpn mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu segera melengkapi papan informasi di lokasi. Kami juga meminta Inspektorat dan BPK untuk memeriksa kelengkapan dokumen serta memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan aturan yang berlaku.
(Amex
