mpn.co.id | INDRAMAYU, – Sengketa lahan seluas kurang lebih 75 hektare di Desa Temiang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, kembali menjadi perhatian publik. Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihak ahli waris Siti Fatimatul Zahra (almarhumah).
Penolakan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 PK/Pdt/2026 tertanggal 18 Juni 2026. Dengan keputusan itu, putusan pengadilan sebelumnya yang memenangkan Rusli Wahyudi tetap berlaku.
Dalam perkara tersebut, Rusli Wahyudi berkedudukan sebagai Termohon PK dan mendapatkan pendampingan hukum dari tim kuasa hukum SYIN LawFirm, yakni Ivan Nopyansyah Sigran, S.H. dan Dr. Suryanto Siyo, S.H., M.H.
Sebelumnya, perkara sengketa tanah tersebut telah bergulir di Pengadilan Negeri Indramayu. Melalui Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Idm jo. Nomor 25/Pdt.G.Plw/2017/PN.Idm, Rusli Wahyudi dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek tanah seluas sekitar 75 hektare di Kecamatan Kroya.
Namun, pihak ahli waris Siti Fatimatul Zahra tidak menerima hasil putusan tersebut dan menempuh sejumlah upaya hukum, termasuk perlawanan terhadap eksekusi hingga mengajukan PK ke Mahkamah Agung.
Upaya hukum terakhir tersebut akhirnya kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan pihak ahli waris.
Menanggapi putusan tersebut, Ivan Nopyansyah Sigran, S.H., selaku salah satu kuasa hukum Rusli Wahyudi, mengingatkan masyarakat agar tidak gegabah melakukan transaksi jual beli tanah yang masuk dalam objek sengketa tersebut.
Menurut Ivan, masyarakat perlu memahami bahwa transaksi tanah tidak cukup hanya didasarkan pada penguasaan fisik atau dokumen yang ditunjukkan pihak penjual. Riwayat kepemilikan dan status hukum tanah juga harus diperiksa secara cermat.
”Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah melakukan transaksi jual beli tanah yang masuk dalam objek sengketa seluas kurang lebih 75 hektare tersebut. Periksa terlebih dahulu seluruh dokumen, riwayat kepemilikan, serta status hukumnya agar tidak menimbulkan persoalan hukum dan kerugian di kemudian hari,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur apabila terdapat penawaran tanah yang menggunakan dasar kepemilikan atas nama Siti Fatimatul Zahra maupun ahli warisnya, tanpa terlebih dahulu memastikan kesesuaian dokumen dan status objek tanah dengan putusan pengadilan.
Perkara ini menjadi pengingat bahwa sengketa pertanahan dapat berlangsung panjang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak memahami riwayat hukum suatu bidang tanah.
Karena itu, calon pembeli diharapkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pertanahan, termasuk sertifikat, data pendaftaran tanah, riwayat peralihan hak, serta status hukum objek melalui instansi pertanahan yang berwenang.
Masyarakat juga disarankan berkonsultasi dengan pihak yang memahami hukum pertanahan sebelum menandatangani perjanjian maupun menyerahkan uang dalam transaksi jual beli.
Penolakan PK oleh Mahkamah Agung menjadi perkembangan penting dalam perjalanan sengketa lahan tersebut. Namun, kehati-hatian tetap diperlukan agar masyarakat tidak terseret dalam persoalan hukum akibat transaksi yang tidak didahului pemeriksaan secara menyeluruh.
Penulis: Sutrisno
