PERTANYAAN HUKUM
Apakah Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) dapat digugat secara perdata sebagai Tergugat atas dugaan praktik ijon proyek? Jika ya, bagaimana kedudukan hukumnya, dasar gugatan, peluang, dan risiko yang dihadapi ketika Kepala Daerah ditempatkan sebagai pihak Tergugat?
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH SEBAGAI TERGUGAT
Kepala Daerah dapat digugat sebagai Tergugat dalam perkara perdata, dengan catatan penting sebagai berikut:
Kapasitas Hukum Kepala Daerah
Kepala Daerah memiliki dua kapasitas:
Kapasitas jabatan (sebagai pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi publik); dan
Kapasitas pribadi (sebagai individu).
Apabila perbuatan ijon proyek dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan, maka pada prinsipnya yang digugat adalah Pemerintah Daerah (cq. Kepala Daerah dalam kapasitas jabatan). Namun, praktik peradilan memungkinkan Kepala Daerah digugat secara pribadi apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut bersifat pribadi, melampaui kewenangan, atau mengandung unsur kesalahan pribadi yang jelas.
Dasar Hukum untuk Menempatkan Kepala Daerah sebagai Tergugat
Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum).
Pasal 1367 KUHPerdata (tanggung jawab atas perbuatan orang yang berada di bawah perintahnya – dapat digunakan untuk menjerat tanggung jawab atasan).
Yurisprudensi yang mengakui kemungkinan gugatan terhadap pejabat publik secara pribadi apabila unsur kesalahan pribadi terbukti.
ANALISIS KETIKA KEPALA DAERAH SEBAGAI TERGUGAT
A. Bentuk Gugatan yang Mungkin Diajukan
Bentuk Gugatan
Tergugat yang Tepat
Catatan Khusus terhadap Kepala Daerah
Gugatan PMH Individual
Kepala Daerah (pribadi) dan/atau Pemda
Paling memungkinkan jika kerugian privat jelas
Class Action (PERMA 1/2002)
Kepala Daerah sebagai salah satu Tergugat
Sulit, karena kerugian biasanya publik
Gugatan terhadap Pemda cq. Kepala Daerah
Pemerintah Daerah cq. Kepala Daerah
Lebih aman dari sisi kompetensi
B. Unsur yang Harus Dibuktikan terhadap Kepala Daerah sebagai Tergugat
Untuk dapat menjerat Kepala Daerah secara pribadi, Penggugat harus membuktikan:
Adanya perbuatan konkret Kepala Daerah (bukan hanya bawahan);
Perbuatan tersebut melawan hukum (melanggar ketentuan pengadaan, asas pemerintahan yang baik, atau norma kepatutan);
Adanya kesalahan pribadi (kesengajaan atau kelalaian berat);
Kerugian yang dialami Penggugat secara langsung dan nyata;
Hubungan kausal antara perbuatan Kepala Daerah dengan kerugian tersebut.
Apabila hanya dapat dibuktikan bahwa Kepala Daerah “mengetahui” atau “membiarkan”, tanpa keterlibatan aktif, maka risiko gugatan ditolak sangat tinggi.
C. Kendala Khusus Ketika Kepala Daerah sebagai Tergugat
Kompetensi Absolut (PERMA 2/2019)
Jika perbuatan dikualifikasikan sebagai onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa), maka kewenangan mengadili beralih ke PTUN. Gugatan di Pengadilan Negeri berisiko dinyatakan tidak dapat diterima.
Imunitas Relatif Jabatan
Kepala Daerah dalam menjalankan tugas jabatan memiliki perlindungan tertentu. Gugatan pribadi hanya berhasil apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan berada di luar batas kewenangan atau mengandung unsur itikad buruk pribadi.
Pembuktian Keterlibatan Langsung
Dalam banyak kasus ijon proyek, aliran uang dan instruksi sering melalui perantara (staf, keluarga, atau kepala dinas). Membuktikan bahwa Kepala Daerah secara pribadi menerima atau memerintahkan sangat menentukan.
Eksekusi Putusan
Apabila digugat secara pribadi dan dikalahkan, eksekusi terhadap harta pribadi Kepala Daerah dimungkinkan. Namun apabila digugat dalam kapasitas jabatan, eksekusi akan ditujukan kepada aset Pemerintah Daerah, yang prosedurnya lebih rumit.
STRATEGI PENEMPATAN KEPALA DAERAH SEBAGAI TERGUGAT
Rekomendasi penyusunan posita dan petitum:
Gugat secara kumulatif:
Tergugat I : Kepala Daerah (dalam kapasitas pribadi);
Tergugat II : Pemerintah Daerah cq. Kepala Daerah (dalam kapasitas jabatan).
Dalil yang harus ditegaskan:
Kepala Daerah secara aktif meminta, menerima, atau mengatur pemberian ijon;
Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan untuk keuntungan pribadi;
Terdapat kerugian privat yang nyata bagi Penggugat (bukan hanya kerugian negara).
Petitum yang disarankan:
Menyatakan Kepala Daerah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
Menghukum Kepala Daerah secara tanggung renteng dengan Pemerintah Daerah untuk membayar ganti rugi;
Membebankan biaya perkara.
KESIMPULAN
Kepala Daerah dapat digugat sebagai Tergugat dalam perkara perdata atas dugaan praktik ijon proyek, baik dalam kapasitas pribadi maupun jabatan. Namun, peluang keberhasilan gugatan terhadap Kepala Daerah secara pribadi relatif terbatas dan sangat bergantung pada kekuatan bukti keterlibatan langsung serta kemampuan membuktikan kerugian privat yang konkret.
Jalur yang lebih realistis adalah:
Menggugat Pemerintah Daerah cq. Kepala Daerah (kapasitas jabatan), dan/atau
Mengajukan gugatan di PTUN apabila terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat,
sambil tetap menjalankan proses pidana sebagai jalur utama.
Gugatan perdata terhadap Kepala Daerah sebagai Tergugat sebaiknya diposisikan sebagai upaya pelengkap, bukan satu-satunya instrumen hukum.
Legal Opinion ini kami sampaikan. Opini ini disusun secara umum dan dapat berubah apabila terdapat fakta serta bukti konkret yang lebih rinci.
Hormat kami,
MERAHPUTIH LAWYERS
Advokat & Konsultan Hukum
Managing Partner
