Diduga Beroperasi Tanpa Izin, Tambang Galian C di Bantarwaru Gantar Jadi Sorotan, Aparat Diminta Bertindak!

Hukum75 Views
Read Time:1 Minute, 53 Second

‎
‎mpn.co.id INDRAMAYU, – Aktivitas pertambangan galian C yang diduga tidak mengantongi izin resmi kembali mencuat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kali ini, kegiatan pengerukan tanah dan pasir yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Nomor 16, Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, menjadi sorotan masyarakat.
‎
‎Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, aktivitas eksploitasi sumber daya alam tambang pasir tersebut diduga dikelola oleh warga setempat berinisial WY. Sementara itu, sosok yang disebut-sebut sebagai pemilik tambang berinisial WW alias WT, seorang perempuan asal Jakarta. Namun, informasi mengenai pihak pengelola dan kepemilikan tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
‎
‎”Aktivitas tambang sudah berjalan lama Pemilik Tambang ibu WW ngomongnya sih asal Jakarta sementara WY sebagai Ceker,” ujar masyarakat setempat yang di rahasiakan identitas, Rabu (18/11/2026)
‎
‎Keberadaan aktivitas tambang tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas operasionalnya. Pasalnya, kegiatan penggalian berlangsung secara terbuka, sementara di lokasi tidak terlihat papan informasi yang menunjukkan identitas perusahaan maupun dokumen perizinan pertambangan.
‎
‎Tak hanya persoalan perizinan, lalu-lalang kendaraan pengangkut material galian juga dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi infrastruktur jalan desa. Beban kendaraan berat yang melintas secara terus-menerus berpotensi mempercepat kerusakan jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi masyarakat pengguna jalan.
‎
‎Dampak lingkungan pun tidak boleh diabaikan. Pengerukan tanah dan pasir dalam skala besar tanpa pengawasan dan kajian lingkungan yang memadai berpotensi mengubah kondisi bentang alam, mengganggu keseimbangan ekosistem, hingga meningkatkan risiko erosi, longsor, dan banjir, terutama saat musim penghujan.
‎
‎Secara hukum, kegiatan penambangan tanpa izin dapat dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi pihak yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.
‎
‎Masyarakat berharap Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Indramayu segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Pemerintah Kabupaten Indramayu serta Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat juga didorong melakukan pengecekan terhadap dokumen perizinan, aktivitas operasional, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
‎
‎Penertiban dinilai penting untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum, mencegah potensi kerugian negara, serta melindungi lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar.
‎
‎Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak yang disebut sebagai pengelola maupun pemilik tambang terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut. (sutris)
‎
‎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *