CIREBON, MPN.CO.ID — Dana BOS kembali menjadi sorotan. Kali ini, pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon disebut menemukan selisih anggaran sekitar Rp300 juta dalam pengelolaan Dana BOS pada sejumlah SMP Negeri.
Investigasi MPN, Informasi awal menyebut pemeriksaan mencakup SMPN 1 Palimanan, SMPN 2 Sumber, SMPN 3 Sumber, dan satu SMP Negeri lainnya.
Angka sekitar Rp300 juta bukan angka kecil. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan, temuan tersebut menjadi alarm keras agar setiap rupiah Dana BOS dapat dijelaskan penggunaannya.
Rp300 JUTA
Pertanyaan publik kini sederhana tetapi mendasar:
Dari mana muncul selisih sekitar Rp300 juta itu?
Pos anggaran apa yang diperiksa?
Apakah persoalannya administrasi?
Apakah terdapat belanja yang belum didukung dokumen lengkap?
Atau ada penggunaan anggaran yang harus dikembalikan?
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan dokumen pemeriksaan dan penjelasan resmi, bukan berdasarkan asumsi.
Dalam informasi awal yang diperoleh, pihak sekolah diminta menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta mempertanggungjawabkan selisih yang ditemukan.
Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dana yang memang wajib dikembalikan, maka pengembalian harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan disertai bukti pertanggungjawaban yang jelas.
Uang pendidikan bukan ruang abu-abu.
Setiap rupiah harus memiliki jejak.
Kepala sekolah dan bendahara sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS dituntut bersikap profesional.
Bukan hanya menyelesaikan administrasi, tetapi juga memberikan penjelasan yang terang apabila terdapat pertanyaan dari masyarakat.
Sebab transparansi bukan ancaman.
Transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban.
Publik tentu berharap hasil pemeriksaan Inspektorat tidak berhenti sebagai tumpukan dokumen.
Jika memang ada kewajiban pengembalian, masyarakat berhak mengetahui apakah sudah diselesaikan.
Jika ternyata hanya persoalan administrasi, publik juga berhak mendapatkan penjelasan.
Dan apabila tidak terbukti adanya penyimpangan, maka hal tersebut pun harus disampaikan secara terbuka.
Jangan sampai Rp300 juta hanya menjadi angka dalam laporan pemeriksaan tanpa pernah jelas ujung penyelesaiannya.
MPN akan terus mengawal perkembangan tindak lanjut pemeriksaan tersebut dan terus berupaya konfirmasi meminta keterbukaan informasi dari pihak-pihak terkait.
Red/Zul & Team
