INDRAMAYU –MPN. Polemik mengenai pengadaan dan penyaluran 6 ekor sapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indramayu kian memanas. Alih-alih menghadirkan transparansi, program yang diklaim sebagai aksi kemanusiaan ini justru memicu tanda tanya besar publik setelah ditemukannya indikasi ketidakjelasan distribusi dan dugaan pengalihan fungsi anggaran umat.
Pernyataan mengejutkan datang langsung dari Ketua Baznas Indramayu, Aspuri. Kepada MPN, ia menegaskan bahwa secara regulasi keenam ekor sapi tersebut bukanlah hewan kurban, melainkan bagian dari “Program Daging Bergizi” yang bersumber dari dana infak, bukan dana zakat.
Namun, alih-alih mengawal ketat amanah umat tersebut agar tepat sasaran kepada warga miskin, penderita stunting, atau kaum telantar, Baznas justru dinilai melempar tanggung jawab total secara teknis. Lembaga pengelola dana umat ini menyerahkan bulat-bulat “bola panas” tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.
“Adapun teknis penyalurannya melalui relawan ataupun salah satu partai politik, saya tidak tahu. Silahkan konfirmasi ke Pemda Indramayu,” tegas Aspuri tanpa beban.
Sikap lepas tangan Baznas memicu penelusuran lebih lanjut oleh awak media. Sayangnya, upaya mencari fakta di lingkungan Pemkab Indramayu justru membentur dinding tebal birokrasi yang saling lempar.
Saat dikonfirmasi di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indramayu, salah satu pegawai secara diplomatis enggan memberikan kejelasan.
“Belum ada disposisi dari pak Setda untuk mengklarifikasi hal tersebut,” ujarnya singkat.
Kondisi serupa dijumpai di Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Indramayu. Sebagai instansi yang seharusnya linier dengan program kesejahteraan berbasis keagamaan dan sosial, Bidang Kesra justru mengaku buta arah terkait keberadaan 6 ekor sapi tersebut.
“Saya tidak tahu, kami hanya prajurit. Mungkin pimpinan yang bisa menjawab hal itu,” pungkas salah satu staf Kesra.
Ironisme program ini semakin diperkuat dengan nihilnya rekam jejak digital. Berdasarkan penelusuran awak media pada akun media sosial resmi maupun situs web Pemerintah Kabupaten Indramayu, **tidak ditemukan satu pun pemberitaan, dokumentasi, atau publikasi mengenai “Program Daging Bergizi” tersebut.
Absennya publikasi ini memicu kecurigaan publik: Jika ini adalah program resmi daerah yang didanai infak umat, mengapa pelaksanaannya terkesan sembunyi-sembunyi?
Sikap saling silang dan ketidakjelasan ini memantik reaksi keras dari praktisi hukum. Merah Putih Lawyers turut menyoroti kejanggalan yang terjadi di lapangan. Mereka menduga ada upaya sistematis untuk mengaburkan realita penyaluran anggaran.
“Terkait jawaban dari pihak Baznas, itu diduga hanya upaya penyelamatan diri (cuci tangan). Karena praktiknya di lapangan (program daging bergizi) itu tidak ada, yang ada hanya kurban,” tegas salah satu advokat dari Merah Putih Lawyers.
Pihak hukum mendesak agar pemerintah daerah segera membuka data ke publik mengenai kriteria penerima manfaat dari keenam sapi tersebut. Jika polemik ini terus dibiarkan tanpa klarifikasi konkret dan mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang atau anggaran, aparat penegak hukum diminta untuk tidak tinggal diam.
“Pemerintah daerah dalam hal ini harus jelas, kriteria seperti apa yang berhak menerima 6 sapi ini. Kalau dugaan (penyelewengan menjadi hewan kurban/kepentingan politik) ini benar, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera bertindak,” lanjutnya.
Dana infak adalah dana titipan umat yang memiliki konsekuensi moral dan hukum yang berat. Ketika Baznas menyalurkannya kepada pihak ketiga—terlebih jika melibatkan afiliasi politik atau relawan tanpa kontrol ketat—maka akuntabilitas lembaga tersebut patut dipertanyakan.
Hingga berita ini diturunkan, publik Indramayu masih menunggu jawaban pasti dari jajaran pimpinan Setda Indramayu dan Bupati selaku pembuat kebijakan tertinggi di daerah. Senyapnya ruang informasi di Setda dan hilangnya jejak program ini di kanal resmi pemkab kian mempertegas bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik gemuknya anggaran 6 ekor sapi tersebut.
(Amex
