Mpn. JAKARTA – Pelantikan Dr. Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN) pada jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setara Eselon I, Selasa (21/7/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi kelembagaan dan tata kelola organisasi.
Jabatan Sekretaris Utama bukan sekadar posisi administratif. Di balik jabatan tersebut terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan roda birokrasi berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan, manajemen sumber daya manusia, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan program strategis pemerintah berada dalam lingkup tata kelola yang harus dikelola secara profesional.
Penunjukan pejabat pada level Pimpinan Tinggi Madya merupakan bentuk kepercayaan negara. Kepercayaan tersebut tentu tidak hanya membawa kehormatan, tetapi juga amanah besar yang harus dijawab melalui kompetensi, integritas, profesionalisme, dan keberanian membangun sistem birokrasi yang bersih serta berorientasi pada hasil.
Badan Gizi Nasional merupakan lembaga strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Persoalan gizi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu kesehatan, tetapi berkaitan langsung dengan masa depan bangsa.
Stunting, kekurangan gizi, anemia, ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, hingga persoalan obesitas dan penyakit tidak menular merupakan tantangan yang membutuhkan kebijakan terpadu dan tata kelola yang kuat.
Di sinilah posisi Sekretaris Utama BGN menjadi sangat strategis. Kebijakan yang baik tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa dukungan administrasi, anggaran, sumber daya manusia, pengawasan, serta sistem evaluasi yang kuat.
Karena itu, tantangan Dr. Lili Khamiliyah bukan hanya memastikan birokrasi berjalan, tetapi bagaimana membangun sistem kerja yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang nyata, terukur, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Digitalisasi administrasi, penguatan pengawasan internal, transparansi anggaran, pengelolaan data yang akurat, serta evaluasi berbasis bukti harus menjadi bagian penting dalam penguatan kelembagaan BGN.
Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen dan indikator administratif. Reformasi birokrasi harus menghasilkan perubahan nyata: pelayanan yang lebih cepat, anggaran yang lebih efektif, program yang lebih tepat sasaran, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance harus menjadi budaya organisasi. Transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, partisipasi, dan integritas harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan.
Keberhasilan sebuah lembaga negara pada akhirnya bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari seberapa besar dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
Penguatan sumber daya manusia juga menjadi tantangan penting. Aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan mampu bekerja secara kolaboratif merupakan modal utama dalam menjalankan agenda besar pembangunan nasional.
Persoalan gizi juga tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta media.
Sebab, persoalan gizi merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan, ketahanan pangan, hingga kualitas lingkungan.
Dalam perspektif pembangunan nasional, investasi di bidang gizi merupakan investasi jangka panjang. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi yang baik memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, belajar secara optimal, memiliki produktivitas tinggi, dan menjadi generasi yang mampu bersaing di tingkat global.
Dengan demikian, keberhasilan Badan Gizi Nasional bukan hanya soal keberhasilan sebuah program pemerintah. Lebih jauh dari itu, keberhasilan BGN akan menjadi bagian dari penentu kualitas generasi masa depan Indonesia.
Pelantikan Dr. Lili Khamiliyah juga menjadi penegasan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam kepemimpinan birokrasi nasional. Kepemimpinan perempuan telah membuktikan bahwa profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kapasitas dan dedikasi.
Ke depan, masyarakat tentu menaruh harapan besar terhadap penguatan kelembagaan BGN. Sistem data yang akurat, kebijakan berbasis bukti, evaluasi yang objektif, pengawasan yang kuat, serta keterbukaan informasi harus menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program berjalan efektif.
Sebab, kepercayaan negara kepada seorang pejabat publik bukanlah sekadar penghargaan. Kepercayaan tersebut adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.
Ketua Komite Rakyat Indramayu Barat, H. Sona Susanto, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Dr. Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, pelantikan tersebut merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijawab dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan dedikasi tinggi.
“Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mampu memperkuat kelembagaan Badan Gizi Nasional,” ujar H. Sona Susanto.
Ia berharap BGN semakin mampu menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat serta mempercepat terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing.
“Selamat dan sukses atas pelantikan Dr. Lili Khamiliyah. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan mampu membawa Badan Gizi Nasional semakin kuat dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas,” pungkasnya. ( Pyan
