APIB Laporkan Temuan BPK ke Kejari Indramayu, Dugaan Penyimpangan tata kelola APBD Bupati Lucky Hakim

Read Time:1 Minute, 47 Second

 

MPN. INDRAMAYU – Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) resmi menyerahkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu terkait sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu Tahun Anggaran 2024. Laporan tersebut disampaikan Senin (16/11/2026) dengan nomor 006/APIB/Tipikor/XV/2026.
Perwakilan APIB, Feby Suharto, menyatakan laporan itu dibuat agar temuan BPK tidak hanya berakhir sebagai rekomendasi administratif. “Kami ingin Kejari Indramayu menindaklanjuti temuan ini secara serius. Jika ada unsur pidana, harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Laporan APIB merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025. Dalam dokumen tersebut, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Tiga Temuan Utama yang Disorot
Belanja Barang dan Jasa di 31 Kecamatan
BPK menemukan ketidaksesuaian realisasi belanja barang dan jasa di seluruh 31 kecamatan senilai Rp1.967.483.078. Kondisi ini membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2024 tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

Kekurangan Volume 35 Paket Infrastruktur
Pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (terutama di DPUPR serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan), ditemukan kekurangan volume senilai Rp1.821.214.000. Dari jumlah tersebut, hanya Rp169.913.000 yang sudah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah. Sisanya, Rp1.580.239.000, masih perlu ditindaklanjuti.
Kesalahan Penganggaran Dana BOS Rp56 Miliar

Temuan terbesar terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. BPK mencatat kesalahan penganggaran Belanja Pegawai yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp56.000.468.200 (99,72 persen dari total pagu Rp56.158.095.300).

Dana tersebut digunakan untuk membayar honorarium tenaga pendidik dan kependidikan non-ASN di SD dan SMP negeri. Padahal, menurut ketentuan, pembayaran honor non-ASN seharusnya masuk ke pos Belanja Barang dan Jasa, bukan Belanja Pegawai. Akibatnya, LRA pada pos Belanja Pegawai menjadi lebih saji, sedangkan Belanja Barang dan Jasa kurang saji.
BPK menilai kelemahan ini melibatkan Pengguna Anggaran Disdikbud, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang kurang cermat dalam penyusunan dan evaluasi kode rekening.

Belum ada tanggapan bupati lucky hakim saat di konfirmasi via WhatsApp. ( Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *