Mpn.INDRAMAYU – Ketegangan antara insan pers dengan Perumdam Tirta Darma Ayu Indramayu kian memanas. Di tengah polemik penagihan rekening air yang menuai penolakan, water meter PDAM yang telah terpasang di Balai Wartawan Kabupaten Indramayu sejak 1987 diketahui telah dicopot. Akibatnya, aliran air ke gedung yang menjadi pusat aktivitas organisasi wartawan itu terhenti total.
Peristiwa tersebut langsung memantik reaksi keras para wartawan. Mereka mempertanyakan alasan pencopotan fasilitas yang selama hampir empat dekade menjadi bagian dari bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari manajemen Perumdam Tirta Darma Ayu mengenai dasar pencopotan tersebut.
Dampaknya dirasakan langsung. Saat hendak menunaikan salat Zuhur, wartawan tidak lagi dapat menggunakan air PDAM untuk berwudu. Mereka terpaksa memanfaatkan sisa air yang masih berada di dalam bak mandi.
“Pas mau salat Zuhur air di tempat wudu tidak mengalir. Terpaksa saya menggunakan air di bak mandi ruangan Ketua PWI,” ujar Duliman.
Abdul Gani mengaku terkejut karena beberapa hari sebelumnya air masih mengalir normal. Setelah diperiksa, water meter yang selama ini terpasang ternyata sudah tidak berada di tempatnya.
“Senin kemarin air masih mengalir. Sekarang meterannya sudah hilang. Kami tentu bertanya-tanya siapa yang mencopot dan atas dasar apa,” katanya.
Bekas pencopotan water meter terlihat rapi. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pencopotan dilakukan secara sengaja, bukan akibat kerusakan atau pencurian biasa. Para wartawan berencana menelusuri rekaman CCTV untuk memastikan siapa yang datang dan melakukan tindakan tersebut.
Menurut Ketua PWI Indramayu Dedy S. Musashi dan Ketua PWRI Kabupaten Indramayu Sonny, sambungan air di Balai Wartawan telah ada sejak gedung itu dibangun pada 1987 di masa Bupati H. Jahari. Selama puluhan tahun, tidak pernah ada tagihan karena fasilitas tersebut disebut sebagai bentuk sinergitas pemerintah daerah dengan insan pers. Kebijakan itu, menurut mereka, tetap berlangsung hingga masa Bupati Nina Agustina.
Namun keadaan berubah setelah kepemimpinan daerah berganti. Perumdam Tirta Darma Ayu mulai melakukan penagihan kepada Balai Wartawan. Pengurus mengaku telah menjelaskan sejarah sambungan tersebut kepada pihak perusahaan, namun merasa penjelasan itu tidak diakomodasi.
“Sejak zaman Pak Jahari, Pak Dedi memimpin PDAM, Pak Suyanto, Pak Tatang, sampai Pakde Air, tidak pernah ada tagihan karena mereka memahami arti sinergitas dengan media. Sekarang justru fasilitas itu diputus tanpa ada penyelesaian yang jelas,” ujar Sonny.
Para wartawan juga mengungkapkan bahwa ketika polemik tagihan mencuat, Humas Perumdam Tirta Darma Ayu, Sutoni, pernah menyampaikan bahwa dirinya menjalankan kebijakan pimpinan. Pernyataan tersebut kini kembali menjadi sorotan setelah pencopotan water meter terjadi.
Insan pers Indramayu menilai persoalan ini bukan lagi semata-mata tentang tagihan air, melainkan menyangkut komitmen membangun hubungan yang sehat antara badan usaha milik daerah dengan media sebagai mitra penyampai informasi kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Nurpan, belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pencopotan water meter maupun dasar kebijakan penghentian layanan air ke Balai Wartawan. Wartawan mendesak manajemen Perumdam segera memberikan penjelasan terbuka agar polemik ini tidak semakin meluas dan memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap pelayanan perusahaan daerah. ( Amx
