MPN. INDRAMAYU – Program revitalisasi sekolah yang seharusnya menjadi harapan bagi perbaikan fasilitas pendidikan di Indramayu kini justru memunculkan tanda tanya besar. Skema “swakelola” yang diklaim oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan.
Kepala Disdikbud, Caridin, menyatakan bahwa proyek rehab dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tahun ini bersumber dari program pusat dan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada penunjukan langsung dalam pelaksanaannya.
Namun, publik tidak hanya butuh penjelasan normatif.
Di lapangan, muncul dugaan keterlibatan pihak luar yang tidak dijelaskan secara terbuka. Jika benar ada “pemain” di balik layar, maka pertanyaannya sederhana:
swakelola untuk siapa?
Lebih mengkhawatirkan lagi, rincian anggaran per proyek hingga kini belum dipublikasikan secara jelas. Padahal, aturan sudah tegas—penggunaan uang negara wajib terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketika anggaran tidak transparan dan pelaksana tidak jelas, ruang spekulasi terbuka lebar. Publik mulai bertanya-tanya, apakah proyek ini murni untuk kepentingan pendidikan, atau justru menjadi ladang kepentingan segelintir pihak?
Peran konsultan yang disebutkan dalam skema ini pun tak luput dari sorotan. Tanpa penjelasan rinci, keberadaan mereka berisiko dipersepsikan sebagai beban tambahan dalam struktur biaya proyek.
Situasi ini tidak bisa dibiarkan menggantung. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu turun tangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam program yang menyangkut masa depan pendidikan tersebut.
Karena pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal bangunan sekolah.
Ini soal kepercayaan publik.
Dan ketika proyek pendidikan mulai kehilangan transparansi, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran—tetapi juga integritas. ( Red
