MPN Jakarta, 11 Februari 2026 — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/02/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan berbagai program prioritas nasional, mulai dari sektor pangan, energi, hingga hilirisasi industri.
Di sektor energi dan sumber daya mineral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan sejumlah proyek strategis, termasuk aktivitas pertambangan di Sumatera Utara. Presiden, kata Bahlil, memberikan arahan tegas terkait kepastian hukum dan perlindungan investasi, khususnya mengenai tambang Martabe.
“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional,” ujar Bahlil.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlanjutan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Semua ini kita lakukan untuk memastikan investasi dan kepastian hukum berjalan seiring, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra,” tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Dari 18 proyek yang telah disampaikan melalui Danantara, enam proyek telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya akan segera menyusul.
“Dari 18 proyek yang sudah disampaikan, enamnya sudah di-groundbreaking, sisanya juga akan dilakukan dalam waktu dekat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memastikan kesiapan pasokan energi menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri. Bahlil menyatakan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman.
“Untuk kebutuhan puasa dan Hari Raya Idulfitri, baik LPG maupun BBM, semuanya terkendali dan berada di atas batas minimum stok nasional,” ujarnya.
Rapat terbatas ini mencerminkan fokus kebijakan Presiden Prabowo pada stabilitas ekonomi, keberlanjutan investasi, serta penguatan industri nasional melalui hilirisasi. Di tengah dinamika global, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, percepatan pembangunan, dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat. (Kemensetneg Ri) red
