INDRAMAYU – mpn.co.id. Di tengah tuntutan publik akan keterbukaan informasi, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Indramayu muncul sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang patut diapresiasi. Melalui fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Diskanla berhasil membuktikan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari budaya kerja.
Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen pimpinan dalam menyusun struktur pelaporan yang sistematis dan akuntabel.
Salah satu indikator kesehatan sebuah OPD dalam menjalankan fungsi PPID adalah sejauh mana aspek keterbukaan informasi didukung oleh instrumen anggaran yang jelas. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Edi Umaedi, SP, menegaskan bahwa di instansinya, fungsi PPID tidak berdiri di menara gading, melainkan menyatu dalam setiap napas program kerja.
”Terkait anggaran PPID itu sendiri melekat pada setiap pelaporan kinerja program, kegiatan, serta sub kegiatan melalui mekanisme pelaporan yang telah ditentukan,” ujar Edi Umaedi.
Model integrasi ini memastikan bahwa setiap data yang keluar ke publik—mulai dari capaian produksi perikanan hingga serapan anggaran program pemberdayaan nelayan—telah melalui verifikasi yang ketat dan prosedur yang sesuai aturan.
Ada beberapa alasan mengapa praktik PPID di Diskanla Indramayu layak dijadikan referensi bagi OPD lainnya:
• Akuntabilitas Berlapis: Dengan melekatkan anggaran PPID pada setiap sub-kegiatan, setiap pejabat pelaksana memiliki tanggung jawab langsung untuk mendokumentasikan dan melaporkan hasil kerjanya secara transparan.
• Kemudahan Akses Data: Masyarakat dan stakeholder sektor kelautan dapat memantau perkembangan program pemerintah dengan lebih akurat melalui mekanisme pelaporan yang rutin.
• Budaya Kerja Terbuka: Adanya keterbukaan informasi meminimalisir potensi misinformasi di tengah masyarakat perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indramayu.
Transparansi yang dijalankan oleh Diskanla Indramayu menunjukkan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust). Ketika masyarakat tahu ke mana anggaran dialokasikan dan bagaimana progres kegiatannya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta maupun nelayan lokal akan terjalin lebih kuat.
Langkah Diskanla ini diharapkan menjadi inspirasi bagi OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan berkualitas. ( Babussalam
