POLRES INDRAMAYU BONGKAR DUGAAN PENEMPATAN PMI ILEGAL KE KOREA SELATAN, KORBAN RUGI RP56 JUTA DAN DIPULANGKAN!

TNI/ POLRI109 Views
Read Time:2 Minute, 16 Second

 

MPN. INDRAMAYU – Polres Indramayu mengungkap dugaan praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Korea Selatan yang berujung merugikan seorang warga Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Korban yang dijanjikan pekerjaan bergaji fantastis justru harus menelan kenyataan pahit setelah mengeluarkan uang sekitar Rp56 juta, diberangkatkan ke luar negeri, kemudian dipulangkan tanpa memperoleh pekerjaan yang dijanjikan.

Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian serius karena diduga terdapat praktik perekrutan calon pekerja migran dengan iming-iming pekerjaan di Korea Selatan. Korban dijanjikan bekerja sebagai buruh pabrik dan perkebunan dengan penghasilan mencapai Rp2 miliar setelah menjalani kontrak kerja selama enam bulan.

Namun, janji manis tersebut justru berujung petaka. Korban diduga diminta mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara hingga pengurusan visa.

Dalam keterangannya, Polres Indramayu mengungkap bahwa korban mengeluarkan uang sekitar Rp56 juta. Rinciannya, Rp1 juta diberikan kepada pihak perekrut dan Rp55 juta lainnya dibayarkan secara bertahap melalui transfer maupun penyerahan kepada pihak terkait.

Korban kemudian diberangkatkan menuju Korea Selatan pada 24 September melalui Singapura dan tiba di Jeju pada 25 September. Akan tetapi, bukannya langsung bekerja, korban justru diinapkan di sebuah kantor selama kurang lebih tiga hari dengan alasan terdapat persoalan dokumen yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Pada 28 September, korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia tanpa mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan.

Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap dugaan keuntungan yang diperoleh pihak-pihak dalam perkara tersebut. Tersangka berinisial S diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp7 juta, sementara SN diduga mendapatkan keuntungan sekitar Rp10 juta.

Satreskrim Polres Indramayu telah memeriksa tiga orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor korban, dokumen pemeriksaan kesehatan, bukti transaksi rekening BCA, dokumen hasil pemeriksaan, kartu identitas, serta dokumen perjalanan dan visa.

Polisi menyampaikan perkara tersebut diproses menggunakan ketentuan pidana terkait pelindungan pekerja migran Indonesia, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar sesuai ketentuan yang diterapkan.

Tidak berhenti pada proses penyidikan, Polres Indramayu juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), instansi terkait mengenai dokumen perjalanan, serta kejaksaan.

Langkah preventif turut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, lembaga pelatihan kerja (LPK), perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), dan sejumlah elemen terkait untuk mencegah masyarakat menjadi korban perekrutan PMI nonprosedural.

Polres Indramayu menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar dengan proses keberangkatan cepat, tetapi tidak disertai kejelasan legalitas dan kontrak kerja.

Pengungkapan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa praktik penempatan pekerja migran tanpa prosedur yang sah bukan persoalan sepele. Di balik janji pekerjaan dan penghasilan besar, terdapat risiko eksploitasi, kerugian finansial, hingga hilangnya perlindungan hukum bagi calon pekerja migran.

Publik kini berharap penyidikan Polres Indramayu dapat mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan memastikan hak korban mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. ( Amex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *