mpn.co.id, JAKARTA – Dalam rangka memperkuat sinergi dan meningkatkan pemahaman publik terhadap lembaga baru pengelola haji, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh staf ahli BP Haji Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjen TNI Dendi Suryadi. Dari pihak PWI Pusat, audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Hendry Ch Bangun, didampingi oleh Bendahara Umum M. Nasir, Wakil Bendahara Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah, serta Humas Edi Kuswanto.
Dalam kesempatan itu, Hendry menyampaikan harapan agar PWI dapat mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai BP Haji, sebuah lembaga yang dibentuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
“BP Haji akan menjadi penyelenggara musim haji mulai tahun 2026. Masalah haji adalah isu strategis yang menyentuh kepentingan umat, sehingga perlu disampaikan dengan benar dan komprehensif kepada publik,” ujar Hendry.
Ia menambahkan bahwa dengan jaringan sekitar 30.000 anggota PWI yang tersebar di seluruh provinsi, pihaknya siap mendukung sosialisasi melalui berbagai kanal, termasuk forum diskusi grup (FGD), media massa, dan kerja sama lintas sektor dengan narasumber dari BP Haji.
Menanggapi hal tersebut, Dahnil menyambut baik inisiatif dari PWI. Ia menegaskan pentingnya edukasi publik terkait fungsi dan struktur BP Haji, termasuk klarifikasi sejumlah persepsi keliru di masyarakat.
“Banyak yang masih belum memahami bahwa kami sepenuhnya dibiayai APBN, bukan dari dana haji yang dikumpulkan umat. Dana haji tetap dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sementara kami fokus pada aspek pelaksanaan,” jelas Dahnil.
Ia juga menggarisbawahi bahwa isu haji bukan semata soal ibadah, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, logistik, dan pelayanan yang menyentuh berbagai lini kehidupan masyarakat.
Lebih lanjut, Hendry menyampaikan bahwa jika diperlukan, kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) antara BP Haji dan PWI Pusat dapat dilakukan setelah Kongres PWI yang dijadwalkan berlangsung pada 29-30 Agustus 2025.
“Agar programnya bisa lebih terstruktur dan berkesinambungan, MoU idealnya dilakukan usai kongres. Kami ingin memastikan kerja sama ini berdampak luas dan positif,” kata Hendry.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun kolaborasi antara dunia pers dan lembaga negara demi mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih transparan, efisien, dan informatif.
Pewarta
(Jojo/Rls)
Perkuat Edukasi Publik Soal Haji, PWI Pusat Audiensi dengan Wakil Kepala Badan Pengelola Haji
Read Time:1 Minute, 50 Second
