mpn.co.id,Indramayu — Bupati Indramayu, Lucky Hakim, kembali menegaskan komitmennya dalam mengamankan aset milik pemerintah daerah melalui langkah strategis berupa sertifikasi. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keutuhan aset daerah, memastikan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya sengketa dengan pihak lain.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lucky Hakim saat menerima sertifikat aset pemerintah daerah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu di Pendopo Indramayu, Senin (14/4/2025).
“Upaya sertifikasi ini merupakan bentuk ketertiban administrasi sekaligus perlindungan hukum terhadap aset-aset milik pemerintah daerah. Kita tertibkan aset pemda ini agar tidak ada klaim dari pihak lain dan memberikan kepastian hukum bagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan,” ujar Lucky Hakim dalam sambutannya.
Menurut data Pemerintah Kabupaten Indramayu, saat ini total aset berupa bidang tanah yang dimiliki mencapai 2.168 bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 881 bidang tanah telah berhasil disertifikasi. Sisanya, sebanyak 1.287 bidang, tengah dalam proses percepatan sertifikasi.
Bupati Lucky menegaskan bahwa proses ini akan terus digenjot hingga seluruh aset dapat tersertifikasi. Ia menilai langkah ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Indramayu, Fredy Marfin, mengapresiasi langkah serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Ia menyebut bahwa percepatan sertifikasi aset daerah merupakan bagian penting dalam melegalkan status tanah milik pemerintah sekaligus mendukung pengelolaan aset yang lebih akuntabel.
“Pengelolaan aset daerah yang transparan dan berkelanjutan adalah hal penting. Percepatan penerbitan sertifikat ini menjadi tuntutan untuk melegalkan hak atas tanah, khususnya milik pemerintah daerah,” ujar Fredy.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Lucky Hakim menunjukkan keseriusan dalam menjaga aset negara demi kemaslahatan masyarakat dan kelangsungan pembangunan daerah. (Jojo/Rls)
