mpn.co.id Indramayu, – Polemik infrastruktur jalan rusak di Blok 9 Desa Karangtumaritis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, berbuntut panjang. Setelah viral di media sosial, Kuwu (Kepala Desa) Karangtumaritis, Rohadi, akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi langsung kepada awak media, Selasa (24/2/2026), di ruang kerjanya.
Video yang beredar memperlihatkan ketegangan antara Kuwu dan salah seorang warga terkait kondisi jalan lingkungan yang rusak. Peristiwa itu memantik perhatian publik, terutama warga setempat yang selama ini mengeluhkan buruknya akses jalan di wilayah mereka.
Dalam keterangannya, Rohadi menegaskan bahwa insiden tersebut terjadi karena kesalahpahaman antara dirinya dan salah satu warga.
“Sebenarnya itu hanya kesalahan paham antara satu warga. Kami sebagai pemerintah desa sudah berupaya membangun seluruh jalan desa, namun terbentur anggaran. Meski begitu, sudah kami ajukan ke pihak kabupaten, provinsi, bahkan lewat aspirasi legislatif,” ujar Rohadi.
Ia menjelaskan, untuk sementara waktu pemerintah desa telah melakukan penanganan darurat dengan menimbun jalan menggunakan material sirtu (pasir batu). Namun, menurutnya, ada warga yang menolak metode tersebut karena dianggap tidak menyelesaikan masalah secara permanen.
“Kami ingin ada solusi bertahap. Kalau harus langsung hotmix atau betonisasi semua, tentu butuh anggaran besar. Kami tetap berupaya semaksimal mungkin,” tambahnya.
Di sisi lain, warga masyarakat Blok 9 menilai persoalan ini bukan sekedar teknis perbaikan jalan. Mereka mempertanyakan transparansi penggunaan dana desa selama ini.
Beberapa warga menyebutkan bahwa kondisi jalan di Blok 9 sudah lama rusak dan belum mendapatkan perbaikan signifikan. Sebagai bentuk protes, warga bahkan menanam pohon di tengah jalan rusak sebuah simbol kekecewaan yang kemudian viral di media sosial.
“Kami hanya ingin kejelasan. apakah ada perbaikan di tahun ini?” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Aksi penanaman pohon tersebut dinilai sebagai bentuk kritik sosial sekaligus upaya agar pemerintah kabupaten dan desa lebih serius memperhatikan kebutuhan infrastruktur dasar.
Pengamat pemerintahan desa di Indramayu Ruyanto menilai, konflik seperti ini seringkali dipicu minimnya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga.
“Jika sejak awal perencanaan pembangunan melibatkan warga secara terbuka misalnya melalui musyawarah desa yang partisipatif potensi konflik bisa ditekan,” ujarnya.
Warga pun berharap pemerintah desa dapat memaparkan secara rinci alokasi anggaran, skala prioritas pembangunan, serta rencana jangka pendek dan panjang untuk perbaikan jalan di Blok 9.
Meski sempat memanas, situasi di Desa Karangtumaritis kini dilaporkan kondusif.
Rohadi mengaku siap duduk bersama warga untuk mencari solusi terbaik.
“Kami terbuka untuk berdialog. Semua aspirasi warga akan kami tampung. Yang terpenting, jangan sampai terjadi perpecahan di desa sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, warga berharap polemik ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Penulis
(Jojo Sutrisno)
