Indramayu — mpn.co.id. Kuwu terpilih di Kabupaten Indramayu diingatkan agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan desa, khususnya terkait pengangkatan Pamong Desa, sebelumnya kuwu ini harus membentuk tim seleksi yang terdiri dari ketua sekretaris dan anggota .
Seluruh kebijakan desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 30 Tahun 2020, agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum dan konflik di tengah masyarakat.
Ardy Subandi Ketua LBH Singakriya menegaskan bahwa setiap pengangkatan Pamong Desa yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi dapat berakibat pada sanksi administratif dan berpotensi bermasalah secara hukum. Ia menilai masih ada kecenderungan sebagian kuwu mengambil keputusan sepihak tanpa mengindahkan aturan yang berlaku.
“Kuwu terpilih harus memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Aturan sudah jelas dan wajib dijalankan,”
tegasnya.
Ia juga mengingatkan diantaranya pasal 2 (2) syarat usia maksimal 42 tahun, pendidikan sekolah menengah umum atau sederajat dan tidak ada hubungan keluarga dengan kuwu terpilih, dan kami ingatkan pula jangan sampai terjadi aparat desa yang tercatat di administrasi hanya sekedar atas nama saja untuk sesuai syarat usia pamong desa maksimal 42 tahun sedangkan yang menjalankan fungsinya dilapangan beda orang ini juga cacat hukum dan merupakan tindak pidana pemalsuan surat jangan main – main dengan anggaran.negara, agar kuwu terpilih fokus pada pelayanan masyarakat dan pembangunan desa, bukan membuka ruang bagi praktik yang mencederai kepercayaan publik. Tegasnya
Kepatuhan terhadap regulasi dinilai menjadi tolok ukur integritas kepemimpinan desa.
Masyarakat pun diimbau untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. ( Joe