Mediasi Kembali Deadlock, Polemik Revitalisasi Pasar Wanguk Tak Kunjung Usai Warga Soroti Sikap Pemerintah yang Dinilai Tutup Mata

‎
‎mpn.co.id Indramayu, — Ketegangan antara Pemerintah Desa Kedungwungu dan para pedagang Pasar Wanguk kembali memuncak. Mediasi yang digelar di Aula Kantor Desa Kedungwungu, Senin (13/10/2025), berakhir tanpa titik temu. Perselisihan panjang mengenai rencana revitalisasi pasar tradisional itu kini memasuki babak baru yang semakin panas.
‎
‎Dari hasil pantauan di lapangan, suasana mediasi berlangsung tegang. Puluhan aparat gabungan dari kepolisian dan TNI diterjunkan untuk mengamankan jalannya pertemuan yang dihadiri pihak pemerintah desa, perwakilan pedagang, serta sejumlah tokoh masyarakat. Namun, hingga akhir pertemuan, kedua belah pihak tetap bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing.
‎
‎Kuwu Desa Kedungwungu, Baharudin Baharsyah bersikukuh bahwa rencana revitalisasi mengacu pada Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1 Tahun 2025, yang menjadi dasar hukum baru dalam pengelolaan pasar. Sementara itu, para pedagang menolak keras keputusan tersebut dan tetap berpegang pada Perdes tahun 2010, yang menyebutkan hak guna pakai kios masih berlaku hingga tahun 2030 artinya, mereka masih memiliki hak selama lima tahun ke depan.
‎
‎“Kami hanya menuntut keadilan sesuai peraturan lama yang masih berlaku. Jangan hak kami dihapus sepihak dengan alasan pembangunan,” ujar Suwarto salah satu perwakilan pedagang dengan nada geram.
‎
‎Meski sebelumnya sempat difasilitasi oleh wakil rakyat, termasuk Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, upaya mediasi berkali-kali tetap gagal tidak membuahkan hasil. Publik pun mulai menyoroti lambannya langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dinilai belum mampu memberikan solusi konkret atas kisruh berkepanjangan ini.
‎
‎“Persoalan ini sudah terlalu lama dibiarkan. Pemerintah daerah seharusnya turun langsung, bukan sekadar menunggu laporan,” kata  seorang warga yang turut menyaksikan jalannya mediasi.
‎
‎Polemik revitalisasi Pasar Wanguk kini menjadi sorotan hangat di media sosial. Banyak warganet menilai langkah pemerintah desa terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap para pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya di pasar tersebut.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final terkait kelanjutan proyek revitalisasi. Namun satu hal yang pasti  konflik antara pemerintah desa dan para pedagang masih jauh dari kata selesai, dan masyarakat menantikan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan persoalan yang kian memanas ini.
‎
‎
‎Penulis
‎(Jojo Sutrisno)
‎
‎