Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai terobosan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah program ini benar-benar dirancang untuk menguatkan ekonomi rakyat, atau justru berpotensi berubah menjadi proyek anggaran berskala raksasa yang minim dampak struktural?
Secara konsep, MBG adalah kebijakan progresif. Negara hadir memastikan anak-anak—terutama dari keluarga miskin—mendapatkan asupan gizi layak. Tetapi dalam praktik kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup. Tanpa desain ekonomi-politik yang jelas, program sebesar ini justru berisiko memperlebar ketimpangan.
Masalah utamanya terletak pada rantai pengadaan. Jika bahan pangan dan jasa penyediaan makanan dikuasai oleh segelintir perusahaan besar atau vendor nasional, maka uang negara hanya berputar di lingkar elite ekonomi. Petani kecil, nelayan, peternak, dan UMKM lokal kembali menjadi penonton di negeri sendiri.
Padahal, kekuatan utama MBG justru ada pada multiplier effect-nya. Kebutuhan pangan yang masif dan rutin seharusnya menjadi jaminan pasar bagi produksi rakyat. Beras petani lokal, telur peternak kecil, sayur petani desa, ikan nelayan pesisir—semua bisa terserap secara berkelanjutan. Inilah bentuk subsidi paling bermartabat: bukan bantuan tunai, tetapi kepastian pasar.
Lebih dari itu, pelibatan UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai pelaksana dapur dan distribusi akan menciptakan lapangan kerja baru. Uang APBN tidak berhenti di meja kontraktor, tetapi mengalir ke dapur-dapur rakyat. Jika ini terjadi, MBG bukan sekadar program gizi, melainkan mesin penggerak ekonomi desa.
Sayangnya, sejarah kebijakan publik di Indonesia mengajarkan satu hal: proyek besar sering kali bocor di tengah jalan. Tanpa transparansi, pengawasan ketat, dan keberpihakan regulasi, MBG berpotensi menjadi ladang rente baru—di mana kualitas gizi menjadi nomor dua, sementara keuntungan menjadi tujuan utama.
Karena itu, pemerintah harus tegas. Wajibkan bahan pangan lokal. Batasi dominasi korporasi besar. Buka ruang luas bagi ekonomi rakyat. Tanpa keberanian politik semacam ini, MBG hanya akan menjadi program populis yang mahal, tetapi miskin transformasi.
Makan bergizi gratis seharusnya bukan sekadar janji kampanye atau simbol kepedulian negara. Ia harus menjadi alat koreksi struktural terhadap ketimpangan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Jika tidak, rakyat hanya mendapat sisa, sementara keuntungan kembali dinikmati oleh segelintir pihak, hal ini kemudian menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pengawasan terhadap MBG.