Mpn.co.id, INDRAMAYU – Aksi unjuk rasa besar-besaran bakal dilakukan Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB).
Bersama Forum Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) se-Jawa Barat, PPKIB akan menggelar demo di sejumlah tempat.
“Betul, kami dengan semua CDPOB se Jabar akan melaksanakan aksi unjuk rasa gabungan di beberapa lokasi strategis,” ucap ketua PPKIB Sukamto SH kepada Awak media, Jumat (16/6).
Rencana tersebut merupakan hasil kesepakatan perwakilan 9 CDPOB se-Jabar saat mengikuti rapat audiensi dan unjuk rasa di Panyileukan, Bandung pada sehari sebelumnya atau Kamis (15/6).
Sukamto menyebutkan, selain PPKIB, pesertanya adalah perwakilan CDPOB Bogor Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Sukabumi Utara, Garut Utara, Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan dan Subang Utara. Hadir pula para tokoh masyarakat Jawa Barat.
Hasil rapat yang dipimpin Ketua Forkodetada Jabar Holil Aksan Umarzen sepakat. Semua CDPOB se-Jabar melakukan aksi unjuk rasa. Rencananya dilaksanakan pada 27 Juli 2023 mendatang.
Sasaranya adalah gedung DPR RI, rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata dan menutup akses jalan tol Cikampek.
“Ya, salah satu target lokasinya adalah tol Cikampek. Kami akan unras disana dan menutup akses tol menuju Jakarta, supaya aspirasi kami didengar dan lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat,” tegas Sukamto.
Jumlah massa yang akan dikerahkan, sebut dia, sebanyak 4.500 orang. Belum ditambah elemen masyarakat Jabar yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Mereka sudah diimbau untuk bergabung dalam aksi demo di gedung DPR RI.
“Dari PPKIB, kami bawa 500 orang pejuang pemekaran. Sudah dan akan terus dinventarisir yang akan ikut serta,” sebutnya.
Sukamto menegaskan, aksi demo ini merupakan salah satu jalan menyampaikan asipirasi agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah.
Lebih khusus mendesak Presiden dan DPR RI untuk mengesahan pembentukan CDPOB yang ada di tanah Pasundan, termasuk pemekaran Kabupaten Indramayu.
Sebelum unjuk rasa, semua CDPOB juga akan menggelar Rapat Akbar Jabar Ngadat di Gedung Sate Pemprov Jabar pada 4 Juli 2023 nanti. “Jadi akan ada dua aksi yang kami lakukan. Pertama demo dan kedua rapat akbar,” kata sekretaris Forkodeta Jabar ini.
Sukamto menambahkan, aksi ini terpaksa digagas, gegara janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi audiensi bersama pimpinan DPR, DPD dan Mendagri tak kunjung ditepati.
Padahal rencana itu sudah lama digagas. Berdasarkan hasil rapat kerja dan silaturahmi bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum pada akhir Februari lalu.
Tapi sampai menjelang lebaran haji, belum ada tanda-tanda pertemuan itu segera diwujudkan.
Padahal audiensi dengan pimpinan DPR, DPD dan Mendagri tersebut dinilai penting. Agar perjuangan mewujudkan pemekaran daerah di tanah Pasundan segera disetujui pemerintah pusat.
“Pemprov Jabar ini gak jelas, sepertinya kurang lobi-lobi ke Pemerintah Pusat. Sehingga nyaris tidak terdengar kapan mau disahkan CDPOB di Jabar yang sudah disetujui Gubernur dan DPRD Jabar. Karena itu kami terpaksa mengambil langkah lain supaya perjuangan pemekaran ini tidak mati. Tapi harus terus diperjuangkan oleh warga Jawa Barat,” tandasnya. (Jojo sutrisno)