mpn.co.id Indramayu, — Aksi unjuk rasa di depan Kantor Pendopo Kabupaten Indramayu berlangsung memanas, Senin (19/1/2026). Ratusan warga serta sejumlah elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turun ke jalan menuntut klarifikasi pemerintah daerah atas cuitan staf khusus Bupati Indramayu, Salman, yang dinilai masyarakat bernuansa rasis dan memicu keresahan publik.
Gelombang massa mulai berdatangan sejak pagi pukul 09.00 WIB. Dengan membawa spanduk tuntutan, peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasi yang mempersoalkan status serta keberadaan Salman di lingkungan pemerintahan daerah.
“Cuitan tersebut tidak pantas diucapkan oleh pejabat publik atau siapapun yang berada di lingkaran pemerintahan,” tegas Koordinator Aksi, Asmawi Dav, dalam orasinya.
Menurut Asmawi, pernyataan Salman di media sosial yang berbunyi: “Saya Salman berdarah Madura bertulang putih bermata putih tidak takut pada siapapun dan tidak akan patuh pada siapapun kecuali Bupati Indramayu Lucky Hakim” dinilai multitafsir, mengandung unsur rasisme, serta menyinggung rasa kesetaraan antar kelompok di masyarakat.
Lebih lanjut, massa mempertanyakan legalitas serta mekanisme penunjukan Salman sebagai staf khusus Bupati. “Kami mempertanyakan SK saudara Salman. Atas dasar apa dia berada di lingkungan pemerintahan daerah dan apa kapasitasnya?” ujar Asmawi.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung cukup tegang, namun tetap kondusif. Aparat keamanan dari unsur Kepolisian, TNI, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diterjunkan untuk menjaga situasi agar tetap aman. Pengamanan dilakukan dengan pola barikade di sekitar halaman pendopo agar massa tidak menerobos area pemerintahan.
Pantauan di lokasi menunjukkan beberapa kali terjadi debat panas antara orator dan aparat, namun berhasil diredam tanpa insiden fisik. Para peserta aksi tetap bertahan di kawasan pendopo sembari menunggu respons resmi dari pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung. Pihak yang dimaksud, yaitu Salman, belum memberikan pernyataan langsung kepada publik maupun menemui perwakilan massa. Sementara dari pihak pemerintah kabupaten juga belum ada keterangan resmi terkait tuntutan demonstran.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai dinamika tersebut menjadi ujian bagi komunikasi politik dan etika pejabat publik dalam era digital yang serba terbuka. Cuitan pejabat dianggap tidak lagi sekedar ekspresi personal, tetapi dapat berimplikasi pada stabilitas sosial, citra pemerintah daerah, dan hubungan antar-komunitas.
Aksi gabungan masyarakat dan LSM tersebut berpotensi berlanjut jika tidak ada klarifikasi yang memuaskan publik. Massa menegaskan akan melaporkan rasisme ke Mabes Polri dan terus mengawal persoalan tersebut hingga menemukan titik terang
Penulis
(Jojo Sutrisno)