mpn.co.id Jakarta, — Pemerintah resmi membuka akses besar-besaran bagi insan pers untuk memperoleh hunian layak. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyepakati penyediaan 5.000 unit rumah subsidi khusus bagi wartawan di seluruh Indonesia. Kesepakatan ini ditetapkan dalam audiensi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor PKP, Jakarta, Jumat (5/12).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa penyediaan rumah bagi wartawan merupakan bentuk penghormatan negara terhadap profesi yang berada di garis depan penyampaian informasi publik.
“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Program ini adalah wujud hadirnya negara, sesuai arahan Presiden Prabowo. Kami ingin wartawan mendapatkan informasi yang jelas, termasuk hak atas hunian layak,” tegasnya.
Ara juga menantang PWI untuk bergerak cepat menyiapkan data serta melakukan sosialisasi massif agar program ini tepat sasaran. Ia bahkan menargetkan seluruh 5.000 unit rumah harus terserap pada 2026.
“Deal, ya?” tanya Ara.
“Ya, deal,” jawab Akhmad Munir diikuti suasana penuh optimisme.
Ketua Umum PWI yang juga Direktur Utama LKBN Antara, Akhmad Munir, menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen pemerintah. Menurutnya, program ini menjadi terobosan penting di tengah masih banyaknya wartawan yang kesulitan membeli rumah akibat penghasilan yang terbatas.
“Terima kasih kepada Menteri PKP atas perhatian besar terhadap insan pers. Kami siap menggerakkan jaringan PWI agar program ini diakses seluas mungkin, termasuk oleh wartawan nonanggota sekalipun,” ujarnya.
PWI mencatat, organisasinya memiliki sekitar 35.000 anggota di seluruh Indonesia, yang secara pendapatan rata-rata Rp 2–3 juta berpotensi memenuhi syarat KPR subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan.
Munir menyebut program ini sebagai “solusi nyata bagi kesejahteraan wartawan”, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perumahan bagi para pekerja sektor informasi.
KPR FLPP Jadi Andalan: Bunga Tetap 5%, Tenor 20 Tahun
Dalam kesempatan itu, Menteri Ara turut meminta PWI membantu memperluas informasi terkait Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), program subsidi perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Dengan dukungan PWI, kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar, legal, dan aman mengenai pembelian rumah subsidi,” ujar Ara.
Pemerintah menilai peran PWI sangat strategis dalam menghindarkan masyarakat dari misinformasi dan memastikan akses program perumahan yang tepat.
Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, BP Tapera, developer, dan agen properti pada Selasa, 9 Desember 2025 dari kantor PWI Pusat. Seluruh pengurus PWI provinsi/kabupaten/kota serta wartawan Indonesia diundang untuk mengikuti agenda tersebut.
“Kami berharap kesempatan besar ini dimanfaatkan sebaiknya oleh seluruh wartawan di Indonesia,” kata Munir.
Penyediaan 5.000 rumah bagi wartawan ini menjadi bagian dari kontribusi Kementerian PKP untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan bahwa kelompok profesi apa pun termasuk wartawan yang mengawal arus informasi nasional berhak mendapatkan akses hunian yang layak, legal, dan terjangkau.
Dengan kerja sama antara pemerintah dan organisasi pers terbesar di Indonesia ini, program perumahan untuk wartawan diharapkan menjadi terobosan bersejarah dalam peningkatan kesejahteraan insan pers di tanah air.
Pewarta
(Jojo Sutrisno/Rls)