mpn.co.id, INDRAMAYU – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI resmi menggandeng Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam program strategis nasional berupa revitalisasi lahan tambak tak produktif menjadi tambak modern dan berkelanjutan. Langkah ini digadang-gadang akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi kerakyatan berbasis masyarakat pesisir di kawasan utara Jawa Barat.
Kepastian sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Dirjen Perikanan Budi Daya KKP, Tb. Haeru Rahayu, dengan Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang digelar pada Rabu (25/6/2025) di Gedung KKP, Jakarta. Kerja sama ini menjadi awal konkret upaya transformasi sektor perikanan budi daya di wilayah Pantura.
Bupati Lucky Hakim menegaskan, terdapat lahan tambak seluas 2.875,48 hektare di Indramayu yang siap direvitalisasi. Lahan tersebut tersebar di lima kecamatan strategis, yakni Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan, dan Sindang. Menurutnya, proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Dengan revitalisasi ini, kita bersama KKP melakukan langkah nyata membangun ekonomi kerakyatan. Tambak yang selama ini terbengkalai akan diubah menjadi pusat produksi yang mampu meningkatkan pendapatan warga pesisir secara signifikan,” kata Lucky.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa program ini memiliki dampak ekonomi yang masif. Revitalisasi 20.000 hektare tambak di Jawa Barat, termasuk Indramayu, diproyeksikan menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.
“Dari 20 ribu hektare yang akan direvitalisasi, sekitar 40 ribu orang akan bekerja langsung di sektor ini. Efek domino positifnya juga meliputi pembangunan hunian pekerja dan tumbuhnya industri perikanan di wilayah Jawa Barat,” ungkap Trenggono.
Trenggono menambahkan, tahap awal revitalisasi akan dimulai tahun 2025, menyasar lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu dengan total luasan 20.413,25 hektare. Proyek ini akan menjadi model pengembangan tambak modern dengan pendekatan teknologi, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan.
Penandatanganan nota kesepakatan ini juga melibatkan lima kepala daerah di Jawa Barat, memperkuat komitmen lintas wilayah untuk menciptakan kawasan industri perikanan yang kompetitif dan membuka ribuan lapangan kerja baru.
Program revitalisasi tambak menjadi salah satu agenda prioritas KKP dalam mendukung ketahanan pangan, kemandirian sektor perikanan, dan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis maritim. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, harapan terhadap bangkitnya kejayaan pesisir pun kian nyata.
Pewarta
(Jojo Sutrisno/Rls)
